Nuansa Post.info, Bima-
Kalau
merujuk pada koalisi nasional bahwa sejumlah Partai Politik (Parpol)
masing-masing mendukung dukungannya yakni ; Prabowo Subianto : Gerindra Golkar,
PAN, PKB, PBB dan Demokrat. Ganjar Pranowo: PDIP, PPP, dan partai non-parlemen
yaitu Hanura dan Perindo dan Anies Baswedan: PKS, Partai NasDem.
Kalau,
memang koalisi nasional menjadi dasar rujukan untuk Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) di seluruh Indonesia maka sudah tentu akan menunggu instruksi dari
masing-masing Parpol dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Tarik ulurnya politik di negeri ini membuat Pasangan Calon (Paslon)
di Daerah seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tak
menentu. Seperti Paslon Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc-H.Muh Suhaili, SH (Abang
Zul-Abah Uhel) dari masing-masing Partai Poilitik (Parpol) Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) dan Golongan Karya (Golkar) harus menunggu keputusan Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) dalam bentuk Surat Rekomnedasi.
Begitu pula yang terjadi pada Paslon lainnya yakni Rohmi-Musyafirin
Parpol Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan
(PDI-P) yang juga masih menunggu surat rekomendasi dari masing-masing Parpol di
DPP.
Ada juga dari mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Negara luar,
Muhammad Iqbal yang digadang-gadang sudah mendapatkan persetujuan dari Parpol
Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk menajdi Calon Gubernur NTB yang berpasangan
dengan Hj. Indah Dhamayanti Putri (IDP) dan Lalu Pathu B (LPB) yang sekarang
menjadi Bupati Lomok Tengah (Loteng) yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) Gerindra NTB yang sudah tak punya nama di Parpol Gerindra lantaran
Muhammad Iqbal mempunyai jaringan di DPP Gerindra sehingga LPB tersingkiri
dengan sendirinya.
Ketua DPD 1 Parpol Golkar, Mohan yang juga mendapatkan ST dari
Paprol Golkar juga mau mencalonkan dirinya sebagai Calon Gubernur (Cagub) NTB
tahun 2024.
Pasalnya, dari beberapa Cagub-Cawagub tersebut menimbulkan tanda
tanya besar bagi masyarakat karena masih menunggu instruksi partai
masing-masing. Padahal bulan agustus 2024 Paslon harus mendaftarkan dirinya ke
Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB.
Informasi yang diendap oleh media ini bahwa dari sekian Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Parpol PKS hanya satu kadernya yang maju menjadi Cagub NTB. Parpol Golkar mempunyai 3 (tiga) Cagub-Cawagub yakni ; Mohan, Suhaili dan IDP dan Parpol Perindo dan PDI-P masing-masing kadernya 1 (satu) yakni ; Rohmi dan Musyafirin.
Menurut salah satu politisi Gerindra yang ada di Kabupaten Bima yang
tak ingin disebutkan namanya ditemui, Minggu 23/06/24 mengatakan bahwa ada hal
yang menarik yang patut dipertanyakan bahwa semua yang mencalonkan diri
mendapatkan Surat Tugas (ST) dari masing-masing Parpol yang tujuannya agar
siapapun yang menurut Parpol akan menjadi survey internal Parpol, urainya.
Masih Dia, hal inilah yang membuat Parpol Gerindra yang ada di
Kabupaten Bima, Kota Bima lebih-lebih Pilkada Cagub-Cawagub NTB yang masih
menarik ulur nasib Paslon yang sudah melakukan pendekatan secara internal. Hal
ini sudah kelihatan seperti, Abang Zul dari Parpol PKS dan Abah Suhaili dari
Parpol Golkar, Rohmi dari Parpol Perindo dan Musyafirin dari Parpol PDI-P dan
yang baru muncul yakni Iqbal dari non Parpol namun mempunyai pengaruh besar di
dalam DPP Gerindra dan IDP dari Parpol Golkar, bebernya.
“Kalau merujuk pada koalisi nasional maka pasangan yang sudah
mengeluarkan biaya sebelum ada rekomendasi dari Parpol maka sia-sia sebab masih
tidak jelas semuanya,”.
Jika tidak ada pergeseran koalisi secara politik dan tidak akan
berdampak pada daerah di seluruh indonseia maka koalisi nasional dari
masing-masing Parpol akan tetap menjadi rujukan daerah hanya 3 (tiga) Paslon
saja, jelasnya.
Pantauan media ini bahwa Dr Zul-Abah Uhel masih melobi Parpol di
DPP. Koalisi nasional akan menjadi rujukan karena Paslon masih menunggu
rekomendasi dari DPP. (Syam)
COMMENTS